Tingkatkan Indeks Reformasi Hukum, Bapeten Undang Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Bangun Sinergitas : Tim Indeks Reformasi Hukum Bapeten Berfoto Bersama dengan Tim Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kemenkumham, Jakarta, Senin (15/7).

BAPETEN- Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik (BHKK) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) mengadakan rapat Indeks Reformasi Hukum bersama Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kemenkumham, di Hotel Swiss Berlin, Jakarta, Senin (15/7). Rapat tersebut membahas tentang pendampingan atas persiapan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Pubik, Indra Gunawan S.H, M.H mengungkapkan rapat tersebut, sebagai bentuk audiensi dan jalinan komunikasi antara lembaga Bapeten dan Badan Pengampu IRH yakni Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkumham. Sebab pada tahun 2023 sendiri, tim telah mendapatkan nilai yang bagus dalam penilaian IRH. Menurut Indra Gunawan, yang juga menjabat sebagai ketua tim IRH Bapeten, konteks penilaian di tahun ini, memberikan beberapa aspek penambahan indikator penilaian.” Kami akan terus mengevaluasi apa yang kurang dari persiapan dokumen yang sudah kami susun. Akan tetapi kami juga perlu mengajak Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, untuk dapat memberikan usulan atau pendampingan terkait administrasi atau indikator apa saja yang seperlunya kami benahi atau perbaiki, agar dapat maksimal dalam pencapaian penialain Indeks Reformasi Hukum” tambahnya Di lain sisi, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang diwakili Donny Michael S.H M.H, menyampaikan apresiasi terhadap penilaian IRH 2023 kepada Bapeten. Menurut Donny, di tahun 2023, penilaian pada 2023 sangat ketat, bahkan banyak indikator yang sulit terpenuhi oleh Lembaga Kementerian ataupun Daerah.”Kami pikir nilai ini perlu dipertahankan, dan kami mengapresiasi hal tersebut karena hal tersebut merupakan penilaian yang cukup tinggi. Pada 2023, banyak daerah yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan karena memang perubahan sektor penilaian cukup ketat,” ucapnya pada agenda rapat diskusi yang diadakan di Swiss Berlin, Jakarta Pusat. Pada agenda tersebut, tim Indeks Reformasi Hukum membahas sejumlah Indikator dalam persiapan penilaian, salah satunya aspek bukti dukung yang ada pada setiap indikator dan variabel penilaian. Sementara dalam kesempatan itu, tim Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dihadiri juga beberapa staff lainnya, yakni Maria Lamria, Ade Ruhanda, dan Yudhi Chaerudin. Sedangkan di lain sisi, tim IRH tidak hanya di isi oleh BHKK, melainkan juga ada dari Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR), Biro Organisasi dan Umum (BOU), dan Direkorat Pengaturan Pengawasan Intaslasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN).