Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mengikuti kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 19 Kementerian dan Lembaga yang menjadi pemrakarsa atas 27 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 26 Rancangan Peraturan Presiden pada tahun 2024.
Acara dibuka dengan pembukaan dari Kepala BPHN (Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum). Pada pembukaannya beliau menyampaikan bahwa penataan regulasi merupakan wujud kehadiran Negara dalam menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu sekaligus pedoman bagi semua pihak. Perlu adanya komitmen bersama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, Badan Pembinan Hukum Nasional menggelar kegiatan Penetapan Daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Progsun PP) dan Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun Perpres) Tahun 2024 dan Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Berintegritas.
Penetapan ini didasarkan pada hasil evaluasi Progsun PP dan Progsun Perpres Tahun 2023 yang memiliki capaian yang rendah sehingga dengan adanya pakta integritas ini diharapkan dapat menjadi semangat awal untuk dapat meningkatkan capaian realisasi Progsun PP dan Progsun Perpres tahun 2024.
Penetapan pakta integritas ini menitikberatkan pada penyusunan regulasi tanpa adanya penyelundupan hukum, tidak bertentangan dengan pancasila dan pembangunan nasional, penyelesaian masalah dengan musyawarah.
Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik (tengah) sedang menandatangani Pakta Integritas
BAPETEN sebagai salah satu pemrakarsa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Instalasi Nuklir yang masuk ke dalam Progsun PP 2024 ikut menandatangani Pakta Integritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan diwakili oleh Indra Gunawan selaku Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik. BAPETEN
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
