BAPETEN Kunjungi Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar untuk Tingkatkan Kualitas Digitalisasi Informasi Hukum.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melakukan Studi Komparasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum (JDIH) saat berkunjung ke Provinsi Bali. Kegiatan yang berlangsung pada 1 – 4 Oktober itu, tim JDIH Bapeten mengunjungi JDIH Provinsi Bali dan JDIH Pemeritah Kota Denpasar.

Kunjungan ke dua tempat ini bukan tanpa alasan, pasalnya JDIH Provinsi Bali dan JDIH Kota Denpasar mendapatkan pedikat Tingkat I Terbaik dalam penghargaan JDIHN Awards 2024 lalu.

Enrico Nathanael, mengungkapkan kunjungan ke Pemerintah Kota Denpasar sangat membantu tim JDIH Bapeten untuk terus mengembangkan inovasi seperti di JDIH Kota Denpasar. Oleh karen itu, pada kunjungannya ke JDIH Pemerintah Kota Denpasar, dia dan tim berdiskusi banyak sekali mengenai inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

“Saya pikir JDIH Pemerintah Kota Denpasar sangat membantu dalam konteks inovasi dan pengembangan JDIH. Pemkot Denpasar sendiri mengembangkan aplikasi di android, memberdayakan Sumber Daya Manusianya secara maksimal. Hal itu sangat menarik untuk bisa dibagikan dan ditiru pola yang cocok untuk JDIH Bapeten,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kunjungan tersebut, Kepala Bagian Hukum Sektreriat Daerah Pemerintah Kota Denpasar Komang Lestari Kusuma Dewi, mengungkapkan apresiasi terhadap BAPETEN karena telah datang berkunjung ke Bali untuk saling berbagi pengalaman dalam pengelolaan JDIH.

Komang Lestari menyebutkan salah satu faktor penting dalam penguatan inovasi JDIH yakni kinerja yang maksimal dari Sumber Daya Manusianya. “Kami bisa membangun dan membuat inovasi karena keberdaaan SDM yang sangat membantu kami. Misalnya pembuatan program animasi, kemudian sosialiasi secara digital melalui suara yang kemudian diubah ke dalam isyarat, terkahir menu konsultasi dengan SOP seperti respons template menggunakan Akal Imitasi (AI). Semua dilakukan secara bertahap dengan memaksimalkan ide dan kerja dari SDM yang kami miliki,” ucapnya.

Di sisi lain, Tim 2 JDIH melakukan kunjungan ke JDIH Pemprov Bali. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komparasi lainnya saat berkunjung ke Bali. Dalam kesempatan itu, Tim 2 JDIH, yang diketuai oleh Mitra Pratama, melihat potensi besar dalam pengelolaan JDIH Pemprov Bali yang sangat efisien dan efektif, karena pengelolaannya juga memaksimalkan potensi personil JDIH yang tidak terlalu banyak.

“Sangat keren menurut saya, Pemprov Bali mampu menghandle dan berinovasi dengan melibatkan banyak stakeholder khususnya menjalin kerjasama antara Provinsi dengan daerah-daerah sehingga sosialisasi dan peningkatan dalam mutu JDIH terus meningkat secara bersama-sama,” katanya.

Kesempatan itu, juga dimanfaatkan dengan berkunjung ke ruangan perpustakaan yang ada di Pemprov Bali. Sementara dalam kunjungan tersebut, Ida Ayu Swasti Susanthi Widhana, selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Provinsi Bali mengungkapkan Provinsi Bali berhasil meraih peringkat 1 dalam pengelolaan JDIH, dikarenakan adanya upaya transparansi kegiatan melalui monev, mengundang stakeholder, hingga kerjasama digital dengan pemerintah kota di Bali untuk menampilkan pada videotron di daerah-daerah seputar Bali tentang JDIH. Langkah tersebut menurut Dayu, sangat efektif dalam mengenalkan JDIH.

“Untuk itu, kami jalin kerjasama dengan pemerintah kota lainnya yang ada di Provinsi Bali untuk melibatkan kami agar bisa ada di videotron, da di sisi lain tiap tahunnya kami juga melakukan bimtek kepada seluruh personel JDIH, dengan mengajak tim dari kota lainnya. Evaluasi dan Monitoring juga penting,” tutupnya.

Kegiatan kunjungan itu sendiri, merupakan Upaya dalam Peningkatan JDIH Bapeten lebih baik, karena pengelolaan di Pemkot Denpasar dan juga Pemprov Bali memiliki banyak inovasi digital dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.