| Tipe Dokumen | Peraturan Perundangan | ||||||||||||||||||||||
| Judul | Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||
| Author Institution | Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||
| Nomor Peraturan | 5 Tahun 2005 | Tahun Peraturan | 2005 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Peraturan | Peraturan Kepala Badan (Perka) | Singkatan Jenis | 5 Tahun 2005 | ||||||||||||||||||||
| Tempat Penetapan | - | Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 10/08/2005 | Tahun Pengundangan | 2005 | ||||||||||||||||||
| Sumber | - | ||||||||||||||||||||||
| Subyek | - | ||||||||||||||||||||||
| Status Peraturan | Baru | Bahasa | Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||
| Lokasi | - | \Bidang Hukum | - | ||||||||||||||||||||
| Lampiran |
| ||||||||||||||||||||||
4.50
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kami mengapresiasi penilaian yang telah Anda berikan. Umpan balik Anda sangat berarti untuk mendukung pengelola JDIH BAPETEN dalam meningkatkan dan menyempurnakan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
