Tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Fungsi JDIH :

• Sebagai salah satu upaya penyedian sarana pembangunan bidang hukum;
• Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
• Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
• dan untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.
• Anggota JDIH :
  • Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
  • Pusat Jaringan adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.
  • Biro Hukum dan/atau Perundang-undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian hukum dan peraturan perundang-undangan :
    • Kantor Menteri Koordinator;
    • Kantor Menteri Negara;
    • Departemen;
    • Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
    • Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Negara;
    • Pemerintah Daerah Propinsi;
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
  • Pengadilan Tingkat Banding;
  • Pengadilan Tingkat Pertama;
  • Pusat Dokumentasi Hukum pacta Perguruan Tinggi di Indonesia;
  • Lembaga-Iembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum, yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.