Tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Fungsi JDIH :

Sebagai salah satu upaya penyedian sarana pembangunan bidang hukum;
Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
dan untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.
Anggota JDIH :
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
- Pusat Jaringan adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- Biro Hukum dan/atau Perundang-undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian hukum dan peraturan perundang-undangan :
  - Kantor Menteri Koordinator;
  - Kantor Menteri Negara;
  - Departemen;
  - Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
  - Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Negara;
  - Pemerintah Daerah Propinsi;
  - Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
- Pengadilan Tingkat Banding;
- Pengadilan Tingkat Pertama;
- Pusat Dokumentasi Hukum pacta Perguruan Tinggi di Indonesia;
- Lembaga-Iembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum, yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.