Pengunjung
     • Hari Ini :
     • Total Pengunjung :
     • IP Anda :54.198.52.82
  
PERATURAN TERBARU
  • PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 5 Tahun 2018

    Peraturan Badan ini mengatur Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik

  • PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 6 Tahun 2018

    Peraturan Badan ini mengatur mengenai jenis izin berusaha sektor ketenaganukliran, persyaratan, pemenuhan komitmen, penilaian dan penerbitan izin, masa berlaku izin dan pengawasan

  • PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 4 Tahun 2018

    Peraturan Badan ini mengatur tentang persyaratan teknis untuk mendapatkan persetujuan Evaluasi Tapak, melaksanakan kegiatan Evaluasi Tapak dan melaksanakan pemantauan Instalasi Nuklir

  • PP Nomor 24 Tahun 2018

    Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha, pelaksanaan Perizinan Berusaha, reformasi Perizinan Berusaha sektor, sistem OSS, Lembaga OSS, pendanaan OSS, insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan...

  • PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 2 Tahun 2018

    Peraturan Badan ini mengatur tentang kewajiban uji kesesuaian, lembaga uji kesesuaian, tata laksana penunjukan lembaga uji kesesuaian, survailen, pelatihan uji kesesuaian, rekaman dan laporan, dan sanksi administrastif

 
BERITA
RAPAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PENEGAKAN HUKUM KETENAGANUKLIRAN (BIRO HUKUM DAN ORGANISASI-DIREKTORAT INSPEKSI FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF-PERIJINAN FASILITAS DAN ZAT RADIOAKTIF)
Jum'at, 17-03-2017 11:43 WIB

Rapat Koordinasi dan Komunikasi Penegakan Hukum Ketenaganukliran dilaksanakan di Malang pada tanggal 09 Maret 2017. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan lokakarya ini adalah tercapainya pemahaman atas peraturan perundang-undangan ketenaganukliran dan terwujudnya koodinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum ketenaganukliran

lihat selengkapnya...
LOKA KARYA PENEGAKAN HUKUM KETENAGANUKLIRAN
Senin, 14-11-2016 12:15 WIB

Loka Karya Penegakan Hukum Ketenaganukliran diselenggarakan di Hotel Sensa Bandung pada tanggal 26 Mei 2016.

 

lihat selengkapnya...

Komunitas Perhimpunan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Berusaha Bangkit
Kamis, 27-03-2014 23:38 WIB

Tenaga profesional perancang peraturan sangat dibutuhkan. Di lingkungan pemerintah, mereka punya perhimpunan.

lihat selengkapnya...
Peraturan Baru: Perpres No. 74 tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
Senin, 10-09-2012 12:03 WIB

Presiden menerbitkan Peraturan No. 74 tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir (“Perpres 74/2012”), yang mengatur dua isu penting mengenai kecelakaan nuklir: besar batas pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir, serta kewajiban penjaminan melalui asuransi atau jaminan keuangan lainnya.

lihat selengkapnya...
Indonesia Ratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nuklir
Selasa, 20-12-2011 11:30 WIB

Pada tanggal 6 Desember 2011, Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nuklir (CTBT). Berlakunya CTBT memungkinkan dihindarinya uji coba seluruh ledakan nuklir baik untuk tujuan-tujuan militer ataupun untuk tujuan-tujuan sipil yang pada akhirnya dapat menjadi tujuan antara pelarangan kepemilikan total senjata nuklir.

lihat selengkapnya...
Index Berita >>
 
Link BAPETEN
Link Internasional dua