Pengunjung
     • Hari Ini :
     • Total Pengunjung :
     • IP Anda :54.198.28.190
  
PERATURAN TERBARU
  • PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 2 Tahun 2017

    Peraturan Kepala Badan ini mengatur: a. larangan dan pembatasan Impor dan Ekspor Barang Konsumen; dan b. pembatasan Impor dan Ekspor Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.

  • PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 8 Tahun 2016

    Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang kegiatan prapengolahan, pengolahan, pascapengolahan, perekaman, dan pelaporan Limbah Radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang yang dilakukan oleh Penghasil Limbah Radioaktif dan...

  • PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 5 Tahun 2016

    Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang kewajiban Setiap Badan yang akan melakukan Produksi Barang Konsumen wajib: a. memiliki izin Produksi Barang Konsumen dari Kepala BAPETEN; dan b. memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi, Intervensi, dan...

  • SK KA BAPETEN Nomor 198/K/V/2016

    SK Kepala BAPETEN ini berisi komitmen BAPETEN bahwa ilmu pengetahuan merupakan faktor penting dalam membangun pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang efektif profesional secara berkesinambungan melalui penerapan Manajemen Pengetahuan.

  • PERPRES Nomor 34 Tahun 2016

    Peraturan Presiden ini berisi penyesuaian pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

 
BERITA
RAPAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PENEGAKAN HUKUM KETENAGANUKLIRAN (BIRO HUKUM DAN ORGANISASI-DIREKTORAT INSPEKSI FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF-PERIJINAN FASILITAS DAN ZAT RADIOAKTIF)
Jum'at, 17-03-2017 11:43 WIB

Rapat Koordinasi dan Komunikasi Penegakan Hukum Ketenaganukliran dilaksanakan di Malang pada tanggal 09 Maret 2017. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan lokakarya ini adalah tercapainya pemahaman atas peraturan perundang-undangan ketenaganukliran dan terwujudnya koodinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum ketenaganukliran

lihat selengkapnya...
LOKA KARYA PENEGAKAN HUKUM KETENAGANUKLIRAN
Senin, 14-11-2016 12:15 WIB

Loka Karya Penegakan Hukum Ketenaganukliran diselenggarakan di Hotel Sensa Bandung pada tanggal 26 Mei 2016.

 

lihat selengkapnya...

Komunitas Perhimpunan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Berusaha Bangkit
Kamis, 27-03-2014 23:38 WIB

Tenaga profesional perancang peraturan sangat dibutuhkan. Di lingkungan pemerintah, mereka punya perhimpunan.

lihat selengkapnya...
Peraturan Baru: Perpres No. 74 tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
Senin, 10-09-2012 12:03 WIB

Presiden menerbitkan Peraturan No. 74 tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir (“Perpres 74/2012”), yang mengatur dua isu penting mengenai kecelakaan nuklir: besar batas pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir, serta kewajiban penjaminan melalui asuransi atau jaminan keuangan lainnya.

lihat selengkapnya...
Indonesia Ratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nuklir
Selasa, 20-12-2011 11:30 WIB

Pada tanggal 6 Desember 2011, Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nuklir (CTBT). Berlakunya CTBT memungkinkan dihindarinya uji coba seluruh ledakan nuklir baik untuk tujuan-tujuan militer ataupun untuk tujuan-tujuan sipil yang pada akhirnya dapat menjadi tujuan antara pelarangan kepemilikan total senjata nuklir.

lihat selengkapnya...
Index Berita >>
 
Link BAPETEN
Link Internasional dua